UNPI-CIANJUR.AC.ID - Program registrasi kartu prabayar dapat membantu mengurangi penyebaran hoax karena nomor ponsel terlacak, menurut pengamat dari Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung.

 

Ridwan Effendi, sekretaris pusat kajian tersebut, seperti dilansir Atara, mengatakan, "Kalau menghilangkan sama sekali nggak mungkin, tapi, ini bisa menekan."

 

Sesuai dengan tujuan program tersebut, antara lain untuk mengatasi penipuan dari nomor yang sulit dideteksi, ia memperkirakan kemungkinan tren hoax dapat berkurang, namun, tidak menjamin 100 persen hilang.

 

Sementar aitu, Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli menyatakan program registrasi ini akan membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri penyebar hoax.

 

Dengan sistem registrasi, nomor ponsel, tidak akan aktif jika tidak terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga yang terekam di lembaga Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ujarnya.

 

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Rabu siang (28/2), jumlah kartu yang terdaftar berjumlah 305 juta, terdiri dari  142 juta kartu Telkomsel, 101 juta kartu Indosat, 42 juta kartu XL, 13 juta kartu Smartfren, 5,3 juta kartu Tri (H3I) dan 900 ribuan STI.

 

Sementara, jumlah kartu prabayar yang beredar di Indonesia diperkirakan sekitar 360 juta.

 

Nomor yang tidak teregistrasi secara bertahap akan diblokir mulai 1 Maret 2018.